Kekerasan Seksual dalam Konteks Suka Sama Suka

Melihat berbagai unggahan maupun komentar warganet terkait isu atau kasus dugaan kekerasan seksual oknum dosen terhadap seorang mahasiswi pada salah satu kampus di Kabupaten Sumba Timur-NTT, yang mana sedang ramai dibicarakan di medsos maupun secara nyata di kalangan masyarakat, ada hal penting yang perlu kita pahami bersama. Di tengah masyarakat, sering kali kita menormalisasi atau menganggap bahwa dua orang yang terlihat bersama, atau yang dinilai sedang menjalin hubungan pacaran, otomatis melakukan segala sesuatu atas dasar suka sama suka serta merupakan urusan pribadi dan adalah hal yang wajar serta tidak perlu orang lain ikut campur.

Dalam kondisi ini, ketika salah satu pihak mengalami kekerasan seksual atau melakukan pengaduan bahwa dirinya mendapat perlakuan tidak adil, tidak jarang masyarakat langsung berkomentar buruk bahwa hal tersebut adalah persoalan pribadi karena keduanya dianggap saling menyetujui atau baku suka. Oknum masyarakat sering mengatakan bahwa mereka sudah orang dewasa dan mereka tahu apa yang mereka buat, kadang juga tidak enggan masyarakat mengatakan bahwa “sapa suruh dia mau untuk dirayu”, atau yang lebih sadis pada sebuah komentar dari akun Facebook, seorang perempuan mengatakan, “mana yang lebih mahal, harga diri atau nilai E, harusnya dia menolak bukan bodok dan tolol”. Beragam komentar masyarakat memang tidak bisa diintervensi. Yah, barangkali memang hanya orang yang mengalami ketidakadilan yang pantas mencari keadilan sehingga orang acapkali menyudutkan korban dan tidak prihatin dengan trauma yang dialami korban dan cara dia bangkit.

Pada kasus di atas, penting untuk dipahami bahwa konsep “suka sama suka” memiliki makna dan batasan tertentu, baik secara sosial budaya, agama, maupun hukum. Kita harus mampu membedakan antara berhubungan seksual dalam konteks “suka sama suka” dan kekerasan seksual dalam konteks “suka sama suka”.

Pertama, dalam konteks hukum, hubungan badan yang dilakukan oleh dua pihak tanpa ikatan pernikahan yang sah bisa dipandang sebagai pelanggaran norma hukum meskipun bersifat delik aduan.

Kedua, dalam konteks adat, hubungan seksual di luar ikatan adat dipandang sebagai pelanggaran norma adat, meskipun ada pandangan yang berbeda berdasarkan konteks wilayah. Akan tetapi, di Sumba, secara spesifik Sumba Tengah, pada proses perkawinan yang sah dan sesuai prosedur adat, apabila seorang laki-laki masih dalam tahap peminangan/lamaran (ngidi pamama/membawa sirih pinang), maka secara adat kedua pasangan belum diizinkan tidur sekamar atau seranjang. Jika terjadi pelanggaran atas ketentuan adat ini, maka pihak laki-laki akan dikenakan denda berupa hewan dan benda lainnya. Pelanggaran adat ini sering kali disebutkan dalam syair adat “pala pinu kuru ne na appu, leti pinu kabu ne boku” yang arti harafiahnya adalah seorang pria digambarkan melanggar kakek yang sedang tidur dan menginjak perut nenek demi memasuki kamar perempuan calon istrinya. Syair adat ini adalah bukti yang otentik bahwa hubungan yang sudah diikat dalam adat saja masih ada batasan untuk tidur bersama, apalagi sama sekali tanpa ikatan adat.

Ketiga, dalam konteks agama, pada umumnya agama tidak membenarkan hubungan di luar pernikahan karena melanggar moral, meskipun ada beragam tafsiran untuk hal ini karena konstruksi sosial.

Keempat, berhubungan seksual dalam konteks “suka sama suka” adalah aktivitas seksual dengan kesadaran dan kerelaan, tidak ada paksaan, tekanan, ancaman, tidak melibatkan anak di bawah umur, tidak ada kendali atau penguasaan salah satu pihak pada pihak lain.

Kelima, kekerasan seksual yang dilakukan dalam konteks “suka sama suka” adalah tindakan yang dilakukan secara paksaan, manipulatif, ancaman, iming-iming, relasi kuasa, penyalahgunaan kepercayaan, pemanfaatan posisi dan jabatan untuk tujuan menguasai atau mengendalikan salah satu pihak demi pemenuhan keinginan seksual. Kekerasan seksual dalam konteks suka sama suka ini dapat kita pelajari dalam UUTPKS Tahun 2022 Pasal 1 dan Pasal 6 huruf c tentang definisi kekerasan seksual dan relasi kuasa serta KUHP terbaru (UU No. 1 Tahun 2023) bagian a Pasal 6 dan 8 tentang kekerasan seksual dan persetubuhan.

Dengan demikian, secara kasat mata dua orang yang terlihat bersama, mungkin terlihat bahwa mereka sedang berpacaran atau menjalin hubungan yang tampak baik-baik saja. Namun, pada penjelasan di atas tentang kekerasan seksual dalam konteks suka sama suka tidak dibenarkan secara adat, hukum, dan agama di Indonesia. Oleh karena itu, kita tidak boleh terburu-buru menormalisasi suatu hubungan dan langsung menyimpulkan bahwa semuanya terjadi atas dasar suka sama suka. Penting untuk memahami apakah hubungan tersebut benar-benar dilandasi oleh keinginan, kesadaran, dan persetujuan yang setara dari kedua belah pihak, atau justru terdapat pihak yang berada dalam posisi tertekan dan dikuasai.

Kita dapat melihat contoh relasi kuasa dalam hubungan antara dosen dan mahasiswa yang isunya sedang viral, pemimpin agama dan jemaat/umat, atasan kantor dan bawahan, maupun pihak yang memiliki jabatan/daya dengan pihak yang lebih rentan. Hubungan tersebut mungkin tampak biasa dari luar, tetapi bisa saja terdapat unsur tekanan atau penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami, mengidentifikasi, dan mengkaji secara mendalam setiap kasus yang terjadi. Jangan sampai kita keliru menyimpulkan bahwa semua hubungan seksual antara dua orang dewasa otomatis merupakan hubungan yang benar-benar didasari persetujuan yang sehat dan setara.

Semoga kita semua semakin bijak dalam memahami isu kekerasan seksual serta lebih berhati-hati dalam memberikan penilaian di ruang publik maupun media sosial.