Paradoks Identitas Adat di Panggung Politik Timor

Beberapa hari lalu, NTT dihebohkan oleh berita pengangkatan mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo, sebagai Sesepuh Raja-Raja Timor, setelah sebelumnya beliau juga menerima gelar Baginda Pemuka Bangsa di Lampung. Pemberitaan ini menarik perhatian saya yang selama ini mengamati isu identitas adat sebagai basis perlawanan terhadap perampasan Sumber Daya Alam (SDA) di NTT.

Pengangkatan Jokowi sebagai tokoh adat sebenarnya melanjutkan pola yang konsisten sejak 2014. Beliau kerap memamerkan busana daerah pada Sidang Tahunan MPR hingga HUT RI. Namun, romantisasi adat di Istana ini terus menuai kritik tajam. Selain busana yang dipilih selalu merepresentasikan kelompok bangsawan atau elit adat ketimbang rakyat biasa, peragaan tersebut menutup mata dari realitas yang pahit. Ada ketimpangan yang ironis: ketika simbol-simbol adat dipamerkan secara megah oleh para pejabat pusat, di saat yang sama masyarakat adat di akar rumput justru harus babak belur berjuang mempertahankan tanah milik mereka yang dicaplok atas nama pembangunan dan investasi.

Adat bukanlah sesuatu yang netral. Akademisi Gerry van Klinken memandang identitas adat sebagai instrumen politik yang sangat rasional, cair, dan pragmatis. Identitas ini kerap ditunggangi oleh elit atau kelas menengah daerah (broker) dalam kontestasi memperebutkan "kue" ekonomi dan kekuasaan lokal. Terutama dalam merespons kebijakan pembangunan yang membawa investasi bernilai besar. Di sisi lain, sebagaimana ditekankan antropolog Tania Murray Li, adat juga dapat menjadi bahasa perlawanan yang paling rasional bagi komunitas marjinal untuk menuntut hak-hak agraria dan menolak keadilan ruang yang timpang.

Pertanyaan kritisnya: siapa yang sebenarnya diuntungkan dari pengangkatan mantan presiden ini sebagai Sesepuh Raja-Raja Timor? Apakah masyarakat Pulau Timor yang merasa diperhatikan sejak Pak Jokowi menjabat hingga selesai? Para raja yang tulus merawat tradisi? Atau justru para elit politik dan broker lokal yang mengundangnya demi kepentingan patronase kekuasaan?

Di sinilah letak paradoksnya. Di akar rumput, identitas adat dirawat sebagai benteng perlawanan warga terhadap perampasan tanah ulayat. Kita bisa melihatnya dalam perjuangan masyarakat adat Pubabu-Besipae di Timor Tengah Selatan yang konsisten menggunakan simbol dan ritual adat untuk mempertahankan ruang hidup dari penggusuran dan klaim lahan. Sejarah juga mencatat bagaimana perempuan adat Mollo di Pegunungan Mutis menenun di atas batu marmer untuk menghentikan mesin tambang yang merusak alam mereka. Di sana, adat adalah jeritan warga yang terancam tersingkir, sembari terus menagih janji pengesahan RUU Masyarakat Adat yang bertahun-tahun dimandulkan di parlemen. Namun di kalangan elit, adat justru dipoles menjadi komoditas seremonial untuk melegitimasi patronase kekuasaan.

Seperti yang digarisbawahi oleh pakar hukum adat Yance Arizona, identitas adat bukanlah sesuatu yang tunggal. Ia begitu cair dan kerap ditarik ke sana-kemari demi melayani berbagai kepentingan, termasuk proyek politik elit.

Pada akhirnya, pemberian gelar adat kepada mantan penguasa di tengah belum pulihnya hak-hak warga lokal hanyalah panggung sandiwara. Selama mahkota adat hanya dipakai untuk menjamu elit politik sementara tanah warga terus terancam dicaplok, maka gelar "Sesepuh" itu tak lebih dari sekadar aksesoris kekuasaan.

Referensi

• Arizona, Y. (2023). Adat as strategy for legal struggle and legal mobilization. The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, 2(2), 11.

• Li, T. M. (2007). The will to improve: Governmentality, development, and the practice of politics. Duke University Press

Terjemahannya juga telah ada dalam bahasa Indonesia:

Li, T. M. (2012). Kehendak memperbaiki: Pemerintahalisasi, pembangunan, dan praktik politik (H. Roedjito, Penerjemah). Marjin Kiri.

• van Klinken, Gery. (2007). Communal violence and democratization in Indonesia: Small town wars. Routledge.

Terjemahannya juga telah ada dalam bahasa Indonesia:

van Klinken, G. (2007). Perang kota kecil: Kekerasan komunal dan demokratisasi di Indonesia. KITLV Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.