Alor dan Narasi Penyelamat dari Jakarta

Dalam sebuah acara di Universitas Diponegoro (Undip), seorang mahasiswa asal Kabupaten Alor bernama Adriano Jeconia Padama (Dede), dipanggil naik ke atas panggung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Di atas panggung tersebut, Dede tidak berbasa-basi. Ia menggunakan kesempatan itu untuk langsung menyampaikan kenyataan mengenai masalah pangan di daerahnya, terutama tingginya harga beras yang menyusahkan masyarakat Alor. Rekaman kejadian ini kemudian viral di media sosial dan menyedot perhatian publik. Buntut dari peristiwa tersebut, Alor mendadak menjadi sorotan Menteri Pertanian dengan langsung menjadwalkan kunjungan kerja ke Kabupaten Alor

Namun, ketika kunjungan kerja tersebut terealisasi di Alor, format perjumpaan yang terjadi kembali pada pola standar kunjungan pejabat pusat. Berdasarkan dokumen agenda resminya, kunjungan ini sebenarnya memuat target yang ideal, yakni meninjau kondisi lapangan dan berdialog dengan masyarakat serta pemerintah daerah Alor. Secara tekstual, agenda tersebut menjanjikan sebuah ruang dengar pendapat. Akan tetapi, niat dialog tersebut berjalan beriringan dengan agenda utama lainnya. Dalam kunjungan yang sama, Menteri Pertanian memaparkan rumusan empat strategi utama pengentasan kemiskinan yang meliputi ketersediaan beras, penguatan produksi padi, pengembangan jagung, dan pembangunan komoditas perkebunan. Padahal keempat strategi ini juga rentan terhadap bahaya di depan mata, di mana pendapatan dan perlindungan bagi petani kecil sering kalah oleh permainan rantai pasok korporasi besar, serta ancaman kekeringan el nino yang sedang dialami oleh wilayah tersebut.

Beranjak dari fakta agenda tersebut, pisau analisis pedagogi kritis Paulo Freire menemukan relevansinya. Tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa secara administratif, pemerintah pusat dalam hal ini kementrian pertanian memang memegang hierarki dan kendali atas arah kebijakan nasional. Namun, dalam kerangka dialog yang sejati, memiliki kendali struktural tidak seharusnya melegitimasi monopoli atas gagasan dari dialog. Ketika struktur birokrasi menawarkan ruang dialog, namun di saat bersamaan telah mengunci ruang tersebut lewat paket empat strategi siap pakai yang disampaikan oleh Mnetri Pertanian. Agenda itu rentan merosot menjadi sekadar dialog semu (pseudo-dialogue). Dalam pandangan Freire, praktik semacam ini masih berakar kuat pada pola pendidikan gaya bank (banking concept), di mana subyek pemerintah pusat memosisikan dirinya sebagai subjek sang depositor, yang merasa paling tahu jalan keluar kemiskinan.

Masyarakat dan petani Alor direduksi menjadi objek yang pasif untuk sebatas menerima dan mengeksekusi kebijakan, bukan dirangkul sebagai kawan berpikir yang setara. Praktik memaksakan solusi secara sepihak ini pada akhirnya mengarah pada bentuk invasi budaya (cultural invasion), di mana pemerintah secara absolut mengabaikan pengalaman empiris masyarakat lokal. Fenomena el nino bukanlah hal baru bagi Kabupaten Alor yang bercirikan kas semi arid. Fenomena el nino bukanlah hal baru bagi Kabupaten Alor yang bercirikan khas semi-arid. Dalam kondisi seperti ini, tanaman jangka pendek seperti padi dan jagung rentan dan terancam gagal panen. Solusi yang banyak mendapat masukan adalah dengan beralih ke tanaman pangan lokal yang tahan kering, seperti umbi-umbian yang bertahan di dalam tanah. Namun, solusi yang ditawarkan oleh kementerian berupa dukungan benih padi seluas 3.000 hektare dan benih jagung seluas 3.000 hektare patut dipertanyakan: apakah ini solusi jangka pendek mengingat Alor akan sekali lagi berada dalam fenomena el nino? Ataukah bibit tersebut akan disimpan terlebih dahulu sembari menunggu peristiwa El Nino selesai?

Meminjam kerangka Freire, memaksakan program tanpa terlebih dahulu membedah realitas objektif ekologis lokal adalah wujud nyata dari tindakan anti-dialogis (anti-dialogical action). Kementrian Pertanian menutup mata terhadap fakta iklim, ancaman kemarau panjang, dan kearifan pangan lokal yang diandalkan petani Alor, semata-mata demi mengeksekusi rancangan kebijakan yang dirumuskan secara sepihak dari balk meja di Jakarta.

Sebagai penutup dari rangkaian ironi ini, kita dapat menelaah agenda terakhir dalam kunjungan tersebut, yakni pemberian apresiasi khusus kepada Adriano Padama (Dede). Secara kasat mata, apresiasi dari seorang menteri kepada mahasiswa yang berani menyuarakan kondisi riil masyarakat tampak sebagai sebuah gestur yang positif dan demokratis. Tindakan dede dan Mentri saat terjadinya penyampaian aspirasi merupakan bentuk komunikasi dua arah yang menempatkan penyadaran kritis masyarakat alor sebagai subjek pembebasan atas masalah mereka. Namun, jika penulis melihat kembali rangkaian agenda top-down sebelumnya, yang terjadi justru memperlihatkan suara kritis rentan dikooptasi sebatas menjadi legitimasi bagi panggung birokrasi. Apresiasi secara seremonial diberikan, namun esensi dari suara Dede tuntutan yanmg berangkat dari reliatas alor bahwa harga beras yang mahal mendapat solusi jangka pendek dengan distribusi beras yang merata. Namun realitas bahwa NTT dan alor yang sebentar lagi akan mengalami fenomena el nino tidak disorot dalam relaitas ini. Solusi kebijakan dari Pak Mentan masih bersifat kebijakan sentralistik yang buta terhadap fakta ekologis kondisi alor sebentar lagi.

Sebagai jalan keluar, kritik atas kontradiksi program tersebut tentu bukan berarti menolak kebutuhan material yang disalurkan oleh negara. Petani di Alor jelas membutuhkan sarana produksi, benih, maupun alat penunjang pertanian yang diberikan pak mentan saat berkunjung. Namun, perbaikan struktural menuntut adanya perombakan total pada cara pandang penyampaiannya. Bertolak dari kerangka Paulo Freire, solusi sejati atas situasi ini terletak pada penghapusan model bantuan yang bersifat sepihak. Masyarakat jangan direduksi sebagai penerima pasif dari paket kebijakan yang dirumuskan di balik meja di Jakarta, Perbaikan sektor pertanian di Alor hanya akan menemukan titik terangnya ketika penyaluran dan perumusan kebijakan tersebut diletakkan dalam kerangka dialog yang menempatkan petani Alor sebagai subjek utama yang menentukan bentuk, jenis, dan arah kebutuhan mereka sendiri secara mandiri terkhususnya dalam menghadapi fenomena el nino yang akan datang.

Catatan Penulis:

1. Tulisan ini Sepenuhnya Mengambil Ide dari Buku Paulo Freire dengan Judul “Pendidikan Kaum Terindas” terbitan “Narasi”.
2. Perlu diperhatikan juga bahwa penulis menggunakan buku cetakan ke limma tahun 2024, karena dalam bebrapa cetakan terjadi beberapa perbedaan istilah yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.
3. Konsep Gaya Bank dapat dilihat di bab 2. Halaman 57
4. Konsep Tindakan Anti-Dialogis dan invasi budaya dapat dilihat di bab 4 dimulai dari halaman 174.