Hidup Bukanlah Kekuasaan, Melainkan Kepercayaan yang Diberikan oleh Tuhan

HIDUP BUKANLAH KEKUASAAN MELAINKAN KEPERCAYAAN YANG DIBERIKAN TUHAN.


Shalom, Oli Dadi!
Salam edukasi!

Oli dadi, belakangan ini kita telah terlena, bahkan dininabobokan oleh berbagai persoalan besar yang ramai diperbincangkan di media sosial. Mulai dari persoalan MBG, polemik ijazah palsu yang menyeret nama wakil presiden kita, kasus pembunuhan orang tua kandung di Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, hingga gempa bumi yang membuat banyak orang panik di pulau tercinta ini. Belum lagi persoalan normalisasi yang bagi sebagian netizen dianggap tidak normal, sementara sebagian lainnya menilai sudah di atas normal. Kita memang harus peduli terhadap persoalan bangsa, tetapi jangan sampai persoalan di sekitar kita justru luput dari perhatian.

Bagaimana mungkin kita berharap menyembuhkan luka dari luar, sementara di dalam diri dan lingkungan kita sendiri masih terdapat sikap yang merusak dan melukai sesama? Pertanyaan ini membawa kita pada sebuah refleksi tentang kecongkakan manusia yang merasa memiliki kuasa atas kehidupan orang lain. Ungkapan “Saya punya hak, saya punya orang” seolah-olah menjadi pembenaran untuk memperlakukan sesama sesuka hati, seakan-akan kedudukan seseorang membuatnya lebih tinggi daripada manusia lainnya.

Oli dadi,

“Hidup bukan kekuasaan, melainkan kepercayaan yang diberikan Tuhan.” Begitulah tema Misa hari Minggu di Gereja St. Klemens Katikuloku Kabupaten Sumba Tengah pada tanggal 4 Oktober 2026 yang dibawakan oleh Romo Frids. Pesan ini mengajak kita menyadari bahwa hidup adalah anugerah Tuhan yang harus dijalankan dengan tanggung jawab. Kebebasan bukan berarti kita dapat bertindak sesuka hati, apalagi mengabaikan hak dan martabat sesama. Jika kehidupan yang kita miliki merupakan kepercayaan dari Tuhan, bagaimana mungkin kita merasa berhak menguasai kehidupan orang lain?

Refleksi ini terasa semakin relevan ketika kita melihat dugaan kasus kekerasan terhadap seorang anak berusia 17 tahun di Lawonda, Desa Matawaikajawi, Kabupaten Sumba Tengah, yang diberitakan melalui akun @Humbanisme beberapa hari lalu. Berdasarkan informasi yang beredar, korban dikabarkan mengalami luka, trauma dan stres hingga harus dirawat di rumah sakit. Menurut respon netizen yang berkeliaran di facebook menyebutkan bahwa kasus ini sudah terjadi berulang dengan alasan korban adalah kaum hamba, tentunya kita semudah itu langsung percaya, kasus ini perlu perhatian dan dukungan semua pihak, juga perlu ditangani secara serius agar kebenaran terungkap dan hak-hak korban terlindungi.

Persoalan ini semakin memprihatinkan apabila benar terdapat cara pandang yang menempatkan korban sebagai orang yang berada di bawah kekuasaan pelaku, sebagaimana tersirat dalam ungkapan “orang dalam rumah” atau “saya punya orang”. Selain itu, beredar dugaan bahwa pelaku adalah oknum pendidik atau guru, tak hanya itu, juga diduga istri seorang aktivis perlindungan anak yang bekerja pada salah satu LSM ternama dan sangat intens memperjuangkan hak perempuan apalagi anak. Dalam beberapa postingan yang berseliweran ada dugaan suami pelaku berupaya menghubungi sejumlah orang agar kasus tersebut tidak diviralkan. Semua dugaan ini perlu diperiksa kebenarannya. Namun, kita patut bertanya: apakah kedudukan, hubungan kekeluargaan, atau pengaruh sosial dapat dijadikan alasan untuk membatasi suara orang lain dan mengaburkan persoalan kemanusiaan?

Oli dadi,
Untuk memahami persoalan ini, kita perlu melihat kembali realitas sosial dan sejarah masyarakat di Pulau Sumba, termasuk penggunaan istilah “hamba”. Praktik perhambaan tradisional memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang kompleks. Namun, memahami sejarah bukan berarti membenarkan praktik yang merendahkan martabat manusia.

Dalam iman Katolik yang saya yakini, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu, perbedaan status sosial, latar belakang keluarga, ataupun kedudukan dalam masyarakat tidak seharusnya menjadi alasan untuk merasa lebih tinggi daripada sesama.

Kembali ke laptop, saudaraku tercinta, saya tidak ingin mengupas panjang persoalan “hamba” karena membutuhkan berbagai sudut pandang. Hal yang ingin saya tegaskan ialah bahwa persoalan utamanya bukan semata-mata apakah seseorang disebut “hamba” atau bukan, melainkan bagaimana kita memperlakukan sesama dan apakah tindakan kita melanggar hak serta hukum yang berlaku.
Apalagi jika dugaan korbannya adalah perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Dalam konteks ini, keselamatan korban, pemulihan kondisi korban, dan penegakan hukum harus menjadi perhatian utama. Tradisi boleh dipahami dan sejarah boleh dipelajari, tetapi keduanya tidak boleh dijadikan pembenaran atas tindakan yang melanggar hak orang lain.

Dugaan kasus di Sumba Tengah juga mengajak kita merefleksikan tanggung jawab seorang pendidik. Seorang guru bukan hanya bertugas menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai dan menjadi panutan bagi anak-anak bangsa. Jika dugaan kekerasan tersebut terbukti, tindakan itu tentu bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung dalam dunia pendidikan. Demikian pula, siapa pun yang memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam perlindungan anak semestinya ikut mendorong penanganan kasus secara adil dan bertanggung jawab, bukan membiarkan kedudukan atau pengaruh mengalahkan kepentingan korban.

Oli dadi,
Sebagai masyarakat yang hidup dengan nilai-nilai keagamaan, khususnya iman Kristiani, kita mengenal kasih sebagai ajaran utama. Kita diajarkan untuk mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh atau seseorang pemimpin agama pernah mengatakan "mengasihi sampai sakit", serta tidak membalas kejahatan dengan kejahatan seperti ajaran Alkitab yang menginginkan kita memaafkan 70 x 7 kali, artinya memaafkan tidak terbatas pada sebuah hitungan melainkan sepanjang nafas hidup kita. Namun, kasih bukan berarti membenarkan kekerasan, dan pengampunan bukan berarti menutup mata terhadap ketidakadilan.
Kita semua pernah berbuat salah, tetapi tetaplah manusia yang memiliki martabat. Karena itu, pihak yang diduga melakukan pelanggaran berhak mendapatkan proses hukum yang adil, sementara korban berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan. Jika kesalahan terbukti, pertanggungjawaban harus dilakukan sesuai hukum yang berlaku. Kasih, pengampunan, dan keadilan bukanlah hal yang harus dipertentangkan, melainkan nilai-nilai yang perlu berjalan bersama dalam menjaga kemanusiaan.

Pada akhirnya, Oli dadi, kita perlu bertanya kepada diri sendiri: apakah pengetahuan, jabatan, status sosial, dan pengaruh yang kita miliki membuat kita semakin rendah hati, atau justru merasa berhak memperlakukan orang lain sesuka hati?

Hidup bukanlah kekuasaan untuk menundukkan sesama, melainkan kepercayaan yang diberikan Tuhan dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Mari kita mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, dan kabupaten tercinta ini. Jangan hanya lantang berbicara tentang persoalan besar di negeri ini, tetapi diam ketika ketidakadilan terjadi di depan mata. Sebab, yang membuat manusia berharga bukanlah kuasa yang dimilikinya atas orang lain, melainkan kemampuannya menghormati kehidupan dan martabat sesama.

Salam edukasi!
Shalom, Oli Dadi.

Antoni Resi