Sumba Timur Darurat Kekerasan Seksual?

(Ini bukan isu tabu, ini harus kita bahas dan clearkan).

Sebuah keistimewaan saya masih tetap menulis perihal perempuan meski saya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat patriarkis. Saya selalu melihat bagaimana peran dan posisi perempuan kerap terpinggirkan, tentu ini berbanding terbalik dengan narasi pariwisata di Pulau Sumba yang selalu digaungkan begitu heboh.

Terdapat banyak ketimpangan yang tumbuh subur dalam masyarakat Sumba khususnya Sumba Timur yang masih terus dilanggengkan, salah satunya perihal kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kalian harus tau bahwa di tahun 2025, Sumba Timur menyandang status darurat kekerasan seksual. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumba Timur mengungkapkan bahwa dalam rentang waktu tahun  2017 hingga 2024 terdapat 380 kasus kekerasan terhadap anak telah dilaporkan dan tidak menutup kemungkinan bahwa ada kasus-kasus yang terjadi namun tidak dilaporkan ke pihak berwajib dan diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau digeser ke sistem atau dasar hukum, ada banyak UU yang mengatur perlindungan terhadap perempuan dan anak yakni di antaranya, Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Dalam Pasal 66-68 UU TPKS sudah dirangkum bagaimana perlindungan bagi perempuan dan anak berupa hak korban atas perlindungan, penanganan, pemulihan. Korban juga berhak mendapatkan informasi mengenai penanganan dan perlindungan, hak korban mendapatkan pendampingan dari pihak yang memiliki perspektif HAM dan sensitif gender serta hak korban mendapatkan pemulihan secara psikologis dan sosial. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual juga telah dicover dalam hukum Internasional, yakni Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dalam Rekomendasi Umum No.12 menekankan perlunya tindakan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual dan segala bentuk kekerasan lainnya.

Meski telah memiliki setumpuk payung hukum namun hidup dalam lingkup sosial yang menjunjung budaya patriarki merupakan kendala bahkan menjadi faktor penghambat utama dalam menekan angka kekerasan seksual dan juga perlindungan terhadap perempuan. mengapa demikian?

Hemat pemikiran saya, pertama, isu kekerasan seksual maupun edukasi terkait perempuan masih dianggap sangat tabu. Setiap ada pembahasan terkait isu seksual dianggap seolah-olah sedang membicarakan sesuatu yang kotor, mesum dan itu-itu saja perihal selangkangan, sedangkan edukasi KS, berisi bagaimana mengenalkan pada anak-anak area tubuh sensitive yang harus dijaga, perihal kesehatan reproduksi, jenis-jenis kekerasan seksual, bagaimana menciptakan ruang dan aman bagi perempuan, batasan, consent (persetujuan), perlindungan korban dan lainnya yang bahasannya sangat kompleks meski sudah seharusnya isu ini menjadi pengetahuan basic ataun pondasi.

Kedua, karena faktor diatas masyarakat tetap hidup dengan pemahamannya sendiri. Hal ini menyebabkan setiap terjadi kasus KS masyarakat cenderung menyelesaikan melalui jalu kekeluargaan bahkan tidak jarang sejumlah kasus KS didiamkan begitu saja dan dianggap seolah tidak terjadi apa-apa. Korban dipaksa berdamai dan tetap berinteraksi dengan sang pelaku. Masyarakat juga menganggap persoalan ini sebagai aib yang memalukan bagi keluarga sehingga harus ditutup-tutupi. Ketiga, mental menjudge. Tentu ini sangat menganggu dan benar-benar melelahkan. Ketika terjadi kasus KS, korban kerap menanggung beban ganda. Mengapa? Korban tidak saja menanggung rasa trauma sepanjang hidup, tetapi juga menghadapi komentar dan stigma negatif dalam masyarakat. korban disalahkan karena pakaiannya, karena perilaku, dipertanyakan mengapa baru berbicara atau speak up, mengapa selama ini hanya diam, bahkan mirisnya mempertanyakan apakah yang terjadi benar-benar kekerasan seksual? Ohhhhh shittttt. Sampai pada keparahannya, yang turut memberi label adalah kaum perempuan. Seakan-akan tidak pernah benar-benar ada dukungan bagi seorang perempuan terlebih bagi korban.

Keempat, kasus kekerasan seksual selalu dijadikan momentum. Orang-orang tidak akan benar-benar peduli sampai pada ada kasus-kasus yang viral dan mengejutkan, baru segelintir orang angkat bicara dan menunjukkan sikap peduli. Mungkin dibagian ini saya sedikit mengamini, sepenggal kalimat yang seliweran ditiktok, kurang lebihnya “orang-orang tidak akan peduli pada isu kekerasan seksual, sampai kasus itu berdampak pada dirinya”. INI SANGAT MENGURAS ENERGY, LOL.

Setiap defanding case KS kita harus selalu bawa narasi “coba ko punya sodara perempuan yang jadi korban”, hanya untuk memantik secuil rasa empati. Ini sudah cukup menjelaskan bagaimana situasi lingkungan dan cara pandang masyarakat terkait isu KS. Kelima dan yang paling terpenting adalah bagaimana orang-orang, instansi atau lembaga terkait mengambil bagian dan memaksimalkan kerjanya dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual. Jangan tunggu ada kasus, jangan tunggu orang terdekat atau keluarga menjadi korban, jangan tunggu sampai ada ‘warning’ berkali-kali, jangan biarkan perempuan dan anak-anak kita menjadi korban. Lembaga terkait harus melakukan upaya preventif dan mengedukasi secara berkala. Ini menjadi isu terpenting bahkan urgent tetapi untuk mendapatkan atensi seperti sedang berjalan dalam keadaan buta.

Ciptakan ruang aman dan nyaman bagi perempuan dan harus sadar bahwa kejadian-kejadian yang terungkap hari ini bukan tiba-tiba melainkan akumulasi. Akumulasi dari setiap keluarga yang menitikberatkan bagaimana perempuan harus menjaga sikap sedimikian rupa agar tidak menjadi korban namun sering kali lupa mendidik anak laki-laki agar tidak menjadi pelaku. Akumulasi dari candaan-candaan ditongkrongan yang mengarah pada hal-hal berbau seks tetapi dilanggengkan, dibiarkan, dianggap sepeleh, jadi guyonan. Ingat, tidak semua langsung menjadi pelaku tetapi selalu berangkat dari kebiasaan yang dinormalisasi. Terakhir ini akumulasi dari ketidakmampuan kita untuk keluar dari konstruksi patriarki sebagai tipu daya paling memualkan.