Mentalitas Budak dan Perbudakan di Sumba

Baru-baru ini, sebuah media asal Prancis Agense-France Presse (AFP) kembali menyoroti praktik perbudakan yang disebut masih bertahan di Pulau Sumba. Dalam pemberitaannya, jurnalis asal Prancis tersebut mewawancarai beberapa orang yang hidup dalam sistem perbudakan. Salah seorang di antaranya mengaku bahwa sebagian besar dari mereka menerima keadaan tersebut karena merasa status yang melekat pada diri mereka tidak dapat dihapus. Yang satunya lagi menceritakan bahwa sejak kecil ia kerap dipukuli ketika dianggap tidak bekerja cukup keras. Sepulang sekolah, ia dipaksa bekerja di ladang, memberi makan babi, hingga memasak untuk tuannya. "Mereka memukul saya, menyiram saya dengan air, ungkapnya. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak saya, saya tidak ingin kalian mengalami apa yang saya alami," tuturnya.

Gambaran semacam ini mengingatkan saya pada kritik Multatuli dalam Max Havelaar. Melalui novelnya, Multatuli menunjukkan bahwa kolonialisme di Hindia Belanda tidak bertahan semata-mata karena kekuatan militer atau kekuasaan pemerintah kolonial. Ia bertahan karena pemerintah kolonial memanfaatkan para bangsawan dan elite pribumi sebagai perpanjangan tangan untuk mengendalikan rakyat. Di bawah struktur feodal kala itu, rakyat bekerja, tunduk, dan menerima perintah tanpa banyak perlawanan, seolah-olah keadaan tersebut merupakan sesuatu yang wajar.

Dari sinilah lahir apa yang saya sebut sebagai mentalitas budak. Bukan dalam pengertian bahwa suatu bangsa atau masyarakat memang dilahirkan sebagai budak, melainkan karena penindasan yang berlangsung begitu lama akhirnya membentuk kesadaran bahwa ketidakadilan adalah sesuatu yang harus diterima. Ketika seseorang mulai percaya bahwa statusnya tidak mungkin diubah, bahwa nasibnya telah ditentukan sejak lahir, maka sistem penindasan telah berhasil menguasai bukan hanya tubuhnya, tetapi juga cara berpikirnya.

Barangkali inilah yang perlu kita renungkan ketika membaca laporan mengenai perbudakan di Sumba. Persoalannya bukan semata-mata masih adanya relasi perbudakan, tetapi juga bagaimana relasi tersebut dapat bertahan karena diterima sebagai kewajaran. Sebuah sistem yang merendahkan martabat manusia tidak mungkin bertahan hanya dengan paksaan; ia juga bertahan karena melahirkan kesadaran yang membuat mereka yang tertindas percaya bahwa keadaan itu adalah takdir yang tidak dapat diubah.

Lebih jauh lagi, mentalitas budak tidak hanya tercermin pada mereka yang dipaksa menerima statusnya sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah. Mentalitas itu juga dapat hidup dalam diri masyarakat yang memilih diam, membiarkan, atau bahkan menganggap praktik tersebut sebagai bagian dari keragaman budaya yang harus dihormati. Ketika ketidakadilan mulai diterima sebagai kewajaran, dan ketika martabat manusia dikalahkan atas nama tradisi, sesungguhnya yang sedang dipertahankan bukanlah budaya, melainkan warisan penindasan.

Padahal secara historis, dalam Sejarah Perkembangan Masyarakat hampir seluruh masyarakat di Nusantara bahkan dunia pernah mengenal berbagai bentuk perbudakan. Perbudakan bukanlah fenomena yang hanya terjadi di Sumba. Kerajaan-kerajaan di Jawa, Bali, Sulawesi, Maluku, hingga Nusa Tenggara mengenal praktik serupa dengan corak yang berbeda-beda. Pada masa itu, perbudakan merupakan bagian dari struktur ekonomi, politik, maupun peperangan. Karena itu, keberadaan perbudakan dalam sejarah bukanlah sesuatu yang unik bagi Sumba. Ketika kita memilih diam terhadap sesuatu yang merendahkan martabat manusia, tanpa sadar kita ikut memberi ruang bagi ketidakadilan itu untuk terus hidup

Pertanyaan yang juga penting diajukan adalah: siapa yang sebenarnya diuntungkan jika sistem ini tetap bertahan? Sejarah mengajarkan bahwa tidak ada sistem sosial yang mampu bertahan lintas generasi apabila tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan darinya. Perbudakan bukan sekadar persoalan hubungan antara tuan dan budak, melainkan sebuah struktur sosial yang menciptakan hak istimewa bagi sebagian orang dan beban bagi sebagian yang lain. Selama struktur itu masih memberikan keuntungan baik berupa tenaga kerja, status sosial, maupun legitimasi Mereka yang terus-menerus membela praktik perbudakan dengan berlindung di balik dalih "ini adalah budaya" perlu bertanya kepada dirinya sendiri: budaya untuk siapa, dan siapa yang sebenarnya diuntungkan? Sebab, sering kali yang paling keras mempertahankan suatu struktur bukanlah mereka yang menjadi korbannya, melainkan mereka yang menikmati keuntungan dari struktur tersebut. Selama suatu sistem masih memberikan hak istimewa, status sosial, atau tenaga kerja yang murah kepada kelompok tertentu, akan selalu ada upaya untuk membungkusnya dengan legitimasi budaya agar tampak wajar dan layak dipertahankan. kekuasaan akan selalu ada kepentingan untuk mempertahankannya, meskipun bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur perlu menunjukkan sikap yang lebih tegas terhadap persoalan ini. Larangan terhadap perbudakan bukan sekadar persoalan moral, melainkan telah menjadi mandat konstitusi dan hukum. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melalui Pasal 28I ayat (1), menegaskan bahwa hak untuk tidak diperbudak merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Ketentuan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 20, yang melarang segala bentuk perbudakan dan perhambaan. Bahkan, pada tingkat internasional, Pasal 4 Universal Declaration of Human Rights (1948) dan Pasal 8 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, secara tegas melarang praktik perbudakan dalam segala bentuknya.

Berangkat dari dasar hukum tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur sudah saatnya mempertimbangkan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) yang secara khusus mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan korban, serta penghapusan praktik perbudakan. Kehadiran regulasi daerah bukan untuk mengulang norma yang sudah ada, melainkan untuk memastikan bahwa amanat konstitusi benar-benar diterjemahkan ke dalam kebijakan yang menjawab realitas sosial di Sumba Timur.

"Mencintai Sumba bukan berarti menutup mata terhadap persoalannya. Justru karena kita mencintai Sumba, kita berkewajiban memastikan tidak ada lagi satu pun anak Sumba yang tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya dilahirkan untuk menjadi milik orang lain."