ASN Pemda Jelata Bicara: "Cerminnya Masih Ada, Pak?"

Bapak Anggota DPR yang terhormat,
Terima kasih atas kritik "mental ASN ngabsen pulang ngopi ngabsen siang pulang" yang Bapak sampaikan dengan kepercayaan diri yang patut diapresiasi dengan predikat Sangat Baik kalau versi SKP. Lumayanlah buat nambah-nambah angka kredit kepercayaan rakyat, siapa tahu periode berikut naik jabatan jadi ketua DPR, ye, kan. Kritikan Bapak menambah daftar panjang kritikan stereotip terkait ASN. Beberapa waktu lalu ada juga yang bilang ASN hanya fokus urus tunjangan kinerja-lah, anggaran gaji ASN besar jadi beban APBD-lah, warganet yang kritik kami tidak boleh punya hobi rakit gundam karena pakai uang rakyat-lah, dan bla-bla-blah.

Harus saya akui, memang ada segelintir oknum yang sering kali hanya datang mengisi daftar hadir, duduk sebentar, ngopi, lalu pulang, tapi lagi-lagi hanya s-e-g-e-l-i-n-t-i-r orang. Namun, ada baiknya jika memilah kata-kata yang Bapak ucapkan sehingga tidak terdengar seperti hanya melempar stereotip lama untuk mendapat simpati publik.

Lalu soal KPI (Key Performance Indicator) yang Bapak gaungkan, kami juga punya, namanya SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) sesuai dengan Permenpan-RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN. Masa peraturan itu saja Bapak tidak tahu?
Bukankah itu salah satu tugas Bapak sebagai Anggota DPR yang terhormat untuk MEMBACA, MENELAAH dan MEMAHAMI, apalagi Komisi II DPR itu mitra kerja resmi Kementerian PANRB.

Lanjut terkait ASN yang fokusnya cuma Tunjangan Kinerja (Tukin) atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mulu--walaupun bukan kritikan dari orang yang sama--- hmm.. sebagai ASN Pemda Non-TPP apalagi tukin alias Pemda Jelata, kritikan tersebut sangat menarik dikuliti, interesting. Sama halnya dengan Bapak di DPR, politikus ini juga melempar stereotip seolah-olah tidak satu pun ASN yang bekerja tulus melayani masyarakat.

Saya menulis ini selepas apel sore, menggunakan laptop pribadi  sembari menyeruput cappucino saset hasil ngutang di Ibu kantin dekat kantor. Pantri di kantor kami tidak menyediakan kopi, gula, dan sebagainya. Air minum kami beli sendiri air botol kemasan atau bawa dari rumah. Jangan air, seragam kerja pun beli menggunakan uang pribadi. Selain itu, saya dan bahkan rekan sejawat seangkatan lulus CAT belum pernah mendapatkan fasilitas laptop/PC kantor sejak menyandang status CPNS beberapa tahun silam. Untuk internet, puji syukur, tahun lalu akhirnya terpasang juga wifi di kantor kami. Sebelumnya kami menggunakan internet hasil tethering dari ponsel pribadi, kadang harus menahan malu kalau ada tamu dari instansi vertikal yang menanyakan password wifi yang nongol di layar gawai mereka padahal itu punya kantor sebelah. Malunya lagi, saat itu hanya kantor kami yang tidak punya fasilitas wifi di kompleks perkantoran pemda tempat saya mengabdi.

Setiap kali ada kegiatan di tingkat provinsi atau nasional seperti diklat, ASN pemda lain sibuk mengecek mobile banking karena tukin / TPP sudah cair, sedang kami hanya senyum miris. Puji syukur, kami masih punya SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas), khususnya kantor kami karena wilayah kerja mencakup seluruh pelosok di kabupaten kami.

Then everything changed when the Efisiensi Anggaran attacked, SPPD vanished. Penghematan anggaran yang menyebabkan pemotongan TKD (transfer ke daerah) membuat kami juga mau tidak mau turun ke lapangan bermodalkan nyawa, motor pribadi dan uang bensin dari kantong pribadi. Kalau motor mogok/rusak (amit-amit), cari solusi sendiri karena kami ASN strong.

Kendaraan dinas?
Itu hanya untuk Bapak/Ibu Esmelon, tak jarang ada s-e-g-e-l-i-n-t-i-r oknum yang  menggunakannya untuk kepentingan pribadi misalnya mengangkut bibit padi siap tanam. Silakan tertawa, pemirsa...

Ngomong-ngomong soal kebijakan anggaran khususnya pemotongan TKD, ini juga ada kaitannya dengan kritikan 'anggaran belanja ASN jadi beban APBD'.  Sebelum ada efisiensi anggaran, belanja pegawai daerah tidak sampai menyentuh angka paling tinggi 30 persen sesuai ketentuan pasal 146 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Namun karena pemotongan TKD, belanja pegawai jadi melonjak hingga 40-an persen.

Bayangkan, kamu punya uang jajan Rp10.000, ortu cuma bolehin maksimal Rp3.000 untuk bayar ongkos angkutan umum/beli bensin teman yang ngasih tebengan ke sekolah (gaji ASN). Sisanya harus dipakai untuk beli buku pelajaran dan kaos kaki kamu yang bolong sebelah (fasilitas publik). Ortu tiba-tiba ngurangin uang jajan kamu jadi Rp7.000 tapi ongkos angkot masih tetap Rp3.000 dan ortu bilang bahwa kamu boros di ongkos angkot padahal tidak ada perubahan tarif angkot (perubahan jumlah ASN), yang berubah itu besaran uang jajan yang diberikan oleh ortu. Akibatnya kamu harus menunda beli kaos kaki baru (menunda pembangunan infrastruktur).

Dan yang terakhir.
Apa salahnya sih punya hobi misalnya rakit gundam kalau uangnya hasil dari menyisihkan sedikit dari gaji bulanan ASN yang se-imut itu? Apa salahnya kalo hobi rakit gundam dari tabungan pribadi dan kinerjanya di kantor bagus?

Asalkan bukan menumpuk emas batangan yang masih diragukan asal-usulnya saingan sama berat emas di Monas. Emas murni di trofi piala dunia aja cuma 5 kilogram kurang dikit.
Dan asalkan bukan koleksi action figure, tamiya dan lego tapi kinerjanya artificial semua.

The last but not least, pernahkah Bapak yang terhormat bercermin?
Ya, itu pun kalau Bapak punya cermin.
Tanpa mengurangi rasa hormat, pleaseeeee... bercerminlah. Serius!!
Bapak dan rekan sejawat Bapak di DPR, kalau dipakai sistem KPI, yakin performanya lebih bagus dari kami ASN di kasta terendah ini, ASN Pemda Jelata ini?