Nasib Kerja Keras di Negeri Oligarki

Dalam segala keterbatasan, hampir tidak terbesit di pikiran rakyat kecil tentang apa itu hilirisasi (nikel, batu bara, kelapa sawit), apalagi mengharapkan manfaatnya. Bagi rakyat pinggiran, “bekerja untuk menyambung hidup sehari sudah lebih dari cukup untuk disyukuri.” Frasa ini bukan lagi jargon, melainkan kenyataan pahit yang dialami hari demi hari. Atau lebih tepat untuk dikatakan, kemiskinan dan penderitaan adalah hasil konstruksi sosial. Rakyat kecil dipaksa untuk percaya pada nasibnya dan menerimanya sebagai kebenaran. 

Ketika konteks ini dihadapkan pada generasi muda, selalu ada keyakinan bahwa usaha dan kerja keras bisa mengubah nasib seseorang. Benarkah demikian? Mari kita bedah harapan palsu pertumbuhan inklusif, dari hilirisasi hingga mega proyek orbitan pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Istilah Pertumbuhan Inklusif 

Dalam beberapa perdebatan kebijakan, istilah “pertumbuhan inklusif” mencakup beragam dimensi sosial dan ekonomi. Perspektif inklusif didasarkan pada gagasan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, baik dalam proses maupun hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat berarti memberikan kesempatan yang setara bagi semua kelompok sosial untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi, yang diukur melalui tiga indikator utama: menurunnya ketimpangan sosial dan ekonomi, berkurangnya kemiskinan, dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

Istilah pertumbuhan inklusif yang nggak pernah terasa inklusif itu, muncul sebagai model pembangunan alternatif untuk merespon dampak kebijakan negatif pembangunan konvensional. Pembangunan konvensional dinilai lebih fokus pada distribusi manfaat untuk kepentingan elit, dan mengabaikan pendekatan dari bawah (bottom-up approach). Dampaknya adalah penurunan kualitas pembangunan manusia, meningkatnya angka kemiskinan, dan melebarnya ketimpangan sosial.

Dalam tataran konseptual, ide tentang pertumbuhan inklusif dipahami sebagai ruang partisipasi yang setara bagi semua masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Di seminar-seminar kampus, pertumbuhan inklusif terdengar indah, semua orang punya kesempatan yang sama. Masalahnya, hidup di Indonesia nggak seadil itu karena realitas menampilkan wajah yang jauh panggang dari api. 

Jurang Ketimpangan dan Generasi Muda Ala Prabowo 

Barangkali istilah generasi cemas menjadi relevan dengan kenyataan pahit yang sarat akan krisis. Ketimpangan ekonomi semakin menjalar, bahkan menutup ruang bagi anak muda untuk keluar dari lingkaran krisis tersebut.

Sebut saja, jurang ketimpangan semakin lebar, terutama akses sumber daya dan kekayaan hanya dikuasai segelintir orang. Sementara itu, sebagian besar masyarakat harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan harian dan sulit meningkatkan taraf hidupnya. 

Kondisi paling timpang dilihat dari perubahan distribusi kekayaan kelompok paling atas dan paling bawah dalam struktur ekonomi. Pada periode 2019-2025, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia meningkat dari sekitar Rp2.508 triliun menjadi Rp4.651 triliun. Atau dengan kata lain, kekayaan 50 orang terkaya setara dengan kekayaan 55 juta orang Indonesia ++(Celios, 2026)++. Sumber kekayaan 50 orang super kaya sepanjang tahun 2019-2022, 39-46% berasal dari sektor energi dan ekstraksi. Porsi ini meningkat secara drastis hingga tahun 2026 mencapai 57,8%. 

Para oligarki membangun kekayaan dari daerah secara ekstraktif, ruang hidup masyarakat lokal dikorbankan, sedangkan para oligarki tidak hidup dari konsekuensinya. Daerah berkontribusi pada sumber daya bagi pertumbuhan nasional, tetapi kemiskinan dan akses terbatas tetap tertinggal di daerah. Di atas penderitaan rakyat kecil, tumpukan kekayaan dinikmati hanya oleh segelintir elit.

Dalam kondisi ini, generasi muda menjadi kelompok paling rentan. Masa depannya semakin terjepit akibat peluang kerja dan sumber daya terkonsentrasi pada segelintir orang. Sederhananya gini deh, jutaan anak muda bersusah payah mencari kerja, mulai dari nol dan tanpa koneksi. Sementara itu, ada sekian anak muda elit yang sudah punya jaringan dalam lingkaran elit sejak lahir. Privilese dan nepotisme menjadi harta kaum muda elit. 

Jaringan dan harta sudah jadi jalan tol khusus anak muda elit. Mudah banget bagi mereka untuk masuk ke mana saja; bisnis, proyek, dan kekuasaan. Sementara itu berjejer antrean panjang anak muda lainnya di pintu belakang, menunggu tanpa kepastian. Dalam situasi ini, harapan anak muda kian tertutup oleh program-program populis sanjungan pemerintahan Prabowo-Gibran. Deretan program populis, mulai dari MBG, Kopdes, hingga 3 juta rumah, dipoles seolah menjawab semua masalah. Sibuk menjual optimisme, sedangkan realitas sulitnya mencari kerja seolah dianggap tuntas dengan program tersebut. Pada akhirnya, semua sumber daya hanya ada dalam lingkaran elit.

Katanya program untuk rakyat, tapi rakyat yang mana dulu? Bukankah yang dekat dengan kekuasaan yang menikmati? Rakyat kebagian janji, elit kebagian proyek. Alih-alih inklusif, distribusi ekonomi dan kesejahteraan masih melayani kepentingan elit secara konvensional. Derita berlapis dialami rakyat kecil, bukan karena nasib tidak berpihak melainkan karena sistem diciptakan secara struktural. Akhirnya, menerima nasib bagi rakyat kecil telah membudaya. Ia dihidupi tanpa pernah dipertanyakan.

Era kemenangan kaum elit diglorifikasi bahkan sengaja diproduksi oleh negara secara struktural dan kultural hingga ia tidak pernah mati.