Gawat! Di NTT, Ada Sekolah Dasar yang Digusur demi Koperasi Merah Putih

Kasus penggusuran sebagian area SD Negeri Wolomoni di Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, menjadi potret buram bagaimana pembangunan di tingkat desa sering kali berjalan tanpa arah yang jelas. Sangat ironis ketika ruang pendidikan anak-anak harus dikorbankan demi pembangunan fisik Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Pertanyaan mendasar yang muncul dari benak publik adalah apakah di Kabupaten Ende, sudah kehabisan lahan kosong sampai-sampai fasilitas pendidikan dasar harus diganggu?

Sekolah merupakan ruang sakral bagi tumbuh kembang generasi penerus bangsa. Membawa alat berat ke lingkungan sekolah tanpa adanya sosialisasi atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak pengelola sekolah menunjukkan sikap arogansi kekuasaan yang nyata. Tindakan sepihak ini mencerminkan minimnya empati dan buruknya komunikasi publik dari aparatur pemerintahan desa yang seharusnya mengayomi warganya.

Belum lagi, keterlibatan oknum Babinsa dalam proses pembongkaran fisik sekolah, seperti memotong resplang dan tiang bangunan, melampaui batas-batas tugas pokok TNI. Kehadiran aparat berseragam lengkap di tengah situasi konflik agraria lokal justru menciptakan suasana intimidasi psikologis bagi komunitas sekolah. Hal ini bertentangan dengan semangat TNI yang lahir dari rakyat dan seharusnya bertugas melindungi aset-aset pelayanan publik milik rakyat.

Dampak psikologis yang paling berat dari peristiwa ini tentu saja dirasakan oleh para murid SD Negeri Wolomoni. Menyaksikan langsung lingkungan sekolah mereka dirusak oleh orang dewasa dan aparat berseragam dapat menumbuhkan rasa trauma mendalam serta hilangnya rasa aman di sekolah. Anak-anak yang seharusnya fokus belajar kini terpaksa menyaksikan tontonan kekerasan struktural yang merenggut ruang bermain dan ruang belajar mereka.

Pembangunan Kopdes Merah Putih di lokasi tersebut diduga kuat menabrak aturan tata ruang dan kesehatan lingkungan sekolah secara kasatmata. Berdasarkan regulasi nasional, kawasan sekolah wajib steril dari aktivitas usaha atau pasar dalam radius tertentu demi menjaga kekhusyukan proses belajar-mengajar. Menempatkan pusat kegiatan ekonomi desa tepat di samping ruang kelas merupakan pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan lingkungan belajar yang tenang, kondusif, dan bebas gangguan.

Dari perspektif hukum adat, pengalihan fungsi lahan ini juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah para leluhur dan tokoh adat (Mosalaki). Lahan tersebut diserahkan oleh warga sejak puluhan tahun lalu secara sukarela dengan tujuan mulia yang spesifik, yaitu untuk memajukan pendidikan anak-anak di pedalaman Flores. Mengubah tanah hibah pendidikan menjadi pusat bisnis koperasi desa tanpa persetujuan lembaga adat merupakan tindakan yang mencederai nilai luhur tatanan sosial setempat.

Peran kepala desa dalam konflik ini patut dipertanyakan secara kritis karena ia memegang posisi ganda sebagai pamong masyarakat sekaligus pengawas koperasi. Sebagai pemimpin di tingkat basis, kepala desa seharusnya menjadi benteng pertama yang melindungi fasilitas publik seperti sekolah dari segala bentuk gangguan luar. Keberpihakan kebijakan desa yang lebih mengutamakan proyek fisik komersial daripada kenyamanan sekolah mencerminkan kegagalan dalam skala prioritas pembangunan.

Respon dari Komando Distrik Militer (Kodim) Ende yang menerbitkan kronologi kejadian tanpa disertai permohonan maaf formal semakin memperkeruh suasana di ruang publik. Dokumen tertulis tersebut terkesan defensif dan berupaya menjustifikasi tindakan lapangan yang sebenarnya sudah cacat secara prosedur sosial. Publik berhak menuntut transparansi penuh dan pertanggungjawaban internal dari institusi militer agar kepercayaan masyarakat terhadap TNI tidak merosot akibat ulah oknum.

Solidaritas yang ditunjukkan oleh orang tua murid, warga setempat, dan Mosalaki dalam menghalangi alat berat adalah bentuk perlawanan warga yang sah demi keadilan. Masyarakat lokal memahami betul bahwa membiarkan sekolah mereka digerus hari ini berarti membiarkan masa depan anak-cucu mereka digadaikan demi kepentingan jangka pendek. Keberanian warga dalam bersuara merupakan sinyal kuat bahwa kesadaran akan hak atas pendidikan di pedalaman Flores sudah sangat tinggi.

Ketegasan anak-anak SDN Wolomoni yang menolak penggusuran sekolah mereka di hadapan media menjadi tamparan keras bagi para pengambil kebijakan. Suara polos dari murid-murid tersebut membuktikan bahwa mereka adalah subjek yang memiliki keterikatan emosional dengan sekolahnya. Pihak dewasa yang memaksakan kehendak pembangunan koperasi ini seharusnya malu melihat keteguhan sikap anak-anak kecil tersebut.

Viralnya kasus ini hingga ke tingkat nasional dan komunitas diaspora menunjukkan bahwa isu keadilan pendidikan di daerah terpencil selalu mendapat tempat di hati publik. Di era digital, kesewenang-wenangan di pelosok daerah tidak lagi bisa disembunyikan di bawah karpet ruang rapat koordinasi. Pengawasan massal dari warganet menjadi instrumen penting untuk menekan pemangku kebijakan agar segera mengevaluasi proyek yang bermasalah ini.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ende beserta Dinas Pendidikan tidak boleh tinggal diam atau sekadar menjadi penonton dalam konflik agraria sekolah ini. Bupati dan jajarannya harus segera turun tangan untuk memediasi, menghentikan aktivitas pembongkaran, dan meninjau ulang izin lokasi pembangunan Kopdes Merah Putih. Pemerintah daerah wajib menjamin bahwa hak operasional sekolah dasar negeri tidak boleh diganggu gugat oleh kepentingan program vertikal maupun program desa mana pun.

Koperasi pada hakikatnya dibangun untuk menyejahterakan masyarakat desa, namun tujuannya menjadi kontradiktif jika dalam prosesnya merugikan lembaga pendidikan publik. Tidak ada keberhasilan ekonomi desa yang layak dibanggakan jika ia berdiri di atas puing-puing bangunan sekolah yang dirusak secara paksa. Pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan seharusnya berjalan beriringan tanpa harus saling menegasikan.

Evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan implementasi program Kopdes Merah Putih di wilayah Kabupaten Ende, NTT perlu segera dilakukan oleh kementerian terkait. Keberadaan program baru jangan sampai menjadi alat bagi oknum tertentu untuk melakukan tindakan represif di tingkat lapangan demi mengejar target fisik. Harmonisasi antara program strategis nasional dengan kebutuhan riil serta kearifan lokal masyarakat adat mutlak diperlukan agar tidak menimbulkan riak penolakan.

Pada akhirnya, penyelesaian kasus SDN Wolomoni ini akan menjadi tolok ukur keberpihakan negara terhadap keadilan sosial di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Menyelamatkan sekolah ini dari penggusuran berarti menjaga martabat hukum, hak anak, dan kehormatan tanah adat. Ruang kelas harus tetap menjadi tempat yang aman bagi anak-anak Niowula untuk merajut mimpi, bebas dari b

ayang-bayang ancaman alat berat.