Breaking News! Rektor Unkriswina Sumba Pecat Tidak Dengan Hormat Oknum Dosen Terduga Pelaku Kekerasan Seksual

Universitas Kristen Wira Wacana (UNKRISWINA) Sumba resmi memberhentikan tidak dengan hormat seorang dosen tetap berinisial RAL yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi kampus tersebut. Keputusan tersebut mulai berlaku pada Rabu (1/7/2026) dan diumumkan dalam konferensi pers yang digelar pimpinan universitas di Kampus UNKRISWINA Sumba, Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, di hari yang sama.

Dilansir dari Kompas.com, Rektor UNKRISWINA Sumba, Umbu Ho Ara, mengatakan bahwa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat tersebut merupakan hasil dari proses penanganan internal yang dilakukan kampus bersama Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana.

"Per hari ini, 1 Juli 2026, dosen yang bersangkutan (RAL) diberhentikan dengan tidak hormat sebagai dosen di Universitas Kristen Wira Wacana Sumba," kata Umbu Ho Ara dalam konferensi pers.

Menurut Umbu, keputusan tersebut tidak diambil secara sepihak. Sebelum sanksi dijatuhkan, kampus terlebih dahulu menerima laporan resmi dari Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) UNKRISWINA Sumba. Laporan tersebut kemudian dibahas bersama unsur program studi, fakultas, hingga pimpinan universitas sebelum diajukan kepada Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan kepegawaian.

Ia menjelaskan bahwa seluruh proses telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan universitas.

"Kami mengajukan surat kepada Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana agar yang bersangkutan atas dugaan tersebut diberikan sanksi sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku," ujarnya.

Kampus Tetap Kawal Proses Hukum

Meski telah menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat, pihak universitas menegaskan bahwa proses hukum tetap menjadi bagian penting dalam penyelesaian perkara tersebut. Kampus menyatakan akan terus mendukung proses penyidikan yang saat ini ditangani oleh Polres Sumba Timur.

Umbu berharap seluruh pihak, termasuk media massa dan masyarakat, turut mengawal proses hukum agar berjalan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kita tetap mendukung proses hukum yang sedang berlangsung dan berharap kita tetap kawal, termasuk teman-teman media, agar proses itu berjalan dengan baik," katanya.

Laporan Masuk Sejak 25 Mei

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Satgas PPKPT UNKRISWINA Sumba, Pendeta Trince Dondu, membenarkan bahwa laporan dugaan kekerasan seksual tersebut pertama kali diterima pada 25 Mei 2026. Saat itu korban datang bersama keluarga untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya.

Setelah menerima laporan, Satgas PPKPT langsung melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga yang memiliki perhatian terhadap perlindungan perempuan dan korban kekerasan seksual. Pendampingan diberikan tidak hanya dari sisi psikologis, tetapi juga aspek hukum agar korban memperoleh perlindungan selama proses berlangsung.

Lembaga yang terlibat dalam pendampingan tersebut antara lain Komisi Perempuan Sinode GKS, Women's Crisis Centre Pandulangu Angu GKS, Sabana Sumba, serta Lembaga Kemahasiswaan UNKRISWINA Sumba.

Selain memberikan pendampingan kepada korban, Satgas bersama sejumlah lembaga tersebut juga melaporkan kasus tersebut kepada Polres Sumba Timur agar dapat diproses sesuai ketentuan hukum.

Periksa 15 Saksi

Di samping proses hukum, universitas juga melakukan investigasi internal untuk memastikan seluruh informasi yang diperoleh dapat diverifikasi secara objektif. Satgas PPKPT telah memeriksa sedikitnya 15 orang saksi yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menggali fakta-fakta yang berkaitan dengan laporan korban sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kepada pimpinan universitas.

Menurut Trince, penanganan kasus dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan asas praduga tak bersalah.

Berpedoman pada Permendikbudristek

Trince menjelaskan bahwa seluruh tahapan penanganan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Ia menegaskan bahwa UNKRISWINA Sumba memiliki komitmen untuk tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk kekerasan di lingkungan kampus.

"Rektor UNKRISWINA sudah menyampaikan bahwa kampus tidak mentolerir kekerasan yang terjadi. Kami pastikan proses ini berjalan baik, transparan, dan adil. Jika dalam proses itu terbukti benar, maka sanksi akan diberikan sesuai aturan yang berlaku," ujar Trince.

Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian publik setelah dugaan kekerasan seksual yang melibatkan oknum dosen mencuat ke ruang publik dan memicu berbagai respons dari mahasiswa maupun masyarakat. Dengan dijatuhkannya sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, pihak universitas berharap kepercayaan masyarakat terhadap komitmen kampus dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan dapat terus terjaga.