Edisi Senin, 31 Agustus 2026

Beranda
Membaca Koperasi Merah Putih Berdasarkan Buku The Middleman Economy Karya Marina Krakovsky
Ilustrasi: marinakrakovsky.com/Disprindagkop Bengkulu Selatan

Membaca Koperasi Merah Putih Berdasarkan Buku The Middleman Economy Karya Marina Krakovsky

KDMP dikritik sebagai desain intermediasi yang gagal: dibentuk dari atas, berisiko menambah birokrasi, menggusur warung kecil, dan tidak memenuhi enam pilar makelar bernilai.

Ardhes BlandhivayArdhes Blandhivay 31 Agustus 2026 6 menit baca

Buku The Middleman Economy karya Marina Krakovsky, menyodorkan kerangka analitis yang berguna untuk enam pilar penciptaan oleh (Bridge, Certifier, Enforcer, Risk Bearer, Concierge, Insulator) dan argumen bahwa intermediasi bernilai tinggi adalah hasil dari mitigasi gesekan transaksi, bukan dari posisi struktural atau mandat politik, yang dimana ketika kerangka ini diterapkan pada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang dibentuk lewat Inpres No. 9 Tahun 2025 dengan target 80.000 unit, maka muncul kontradiksi yang serius, karena koperasi desa merah putih dibentuk sebagai institusi, bukan sebagai solusi gesekan.

Tesis utama Krakovsky adalah bahwa perantara bernilai tinggi lahir dari gesekan pasar yang nyata, dimana perantara membuktikan eksistensinya dengan menyelesaikan masalah, bukan dengan diadakan. Namun, KDMP membalik logika ini dengan institusinya yang didirikan. Terdapat 80.000 unit secara serentak yang fungsinya dicari belakangan. Sampai Juli 2025, dari puluhan ribu koperasi yang diluncurkan, hanya 108 unit yang sudah beroperasi penuh, dan di Jawa Tengah pada Oktober 2025 dari 8.523 unit yang terbentuk hanya 46 persen yang sudah beroperasi. Ini bukan model “perantara menciptakan nilai,” melainkan model “kantor menunggu pelanggan.” Dari kacamata Transaction Cost Economics, hal ini cacat fundamental, karena gesekan tidak dipetakan dulu, sehingga mitigasi hanya diasumsikan.

Koperasi adalah entitas hidup yang dibangun di atas idealisme, kepercayaan antar anggota, dan partisipasi sukarela, lahir dari kesadaran bersama, bukan dari perintah top down yang mengejar target kuantitatif. Power Sellers eBay yang dirujuk, menjadi makelar bernilai tinggi karena pasar memilih mereka, berbanding terbalik dengan KDMP yang menjadi makelar karena negara menunjuk mereka. Itu beda kategori.

Pengkhianatan terhadap Pilar yang Seharusnya Dijalankannya

Sebagai The Bridge, yang gagal sebagai jembatan, justru menambah simpul. Bridge yang efektif memendekkan jarak. KDMP dirancang sebagai lapisan baru antara petani, UMKM dan pasar dengan PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pemasok pusat. Pertanyaannya, apakah ini memperpendek rantai, atau justru menyisipkan satu simpul birokratis baru di antara warung yang sudah berfungsi dan distributor yang sudah ada? Di banyak desa, warung madura sudah menjadi bridge yang efisien. oleh sebab itu, KDMP berisiko menjadi jembatan paralel yang dibangun di sebelah jembatan yang masih kokoh.

Reputasi KDMP bukan dipertaruhkan oleh pengelola, melainkan dijamin oleh negara melalui APBN dan APBDes, sehingga sertifikasi tanpa skin in the game bukan sertifikasi, melainkan stempel. Hal ini berdampak pada siapa yang menegakkan integritas dan terhadap siapa? Pilar ini paling rapuh. Terlihat dalam Permenkeu 49/2025 menunjuk kepala desa atau lurah sebagai pengawas ex-officio koperasi merah putih di wilayahnya, sehingga kepala desa ikut mengawasi, memfasilitasi legalisasi, dan bertanggung jawab atas pengembangan koperasi. Ini tentu saja menggabungkan peran pemberi modal, pelaksana, dan pengawas pada satu sumbu, sehingga melanggar prinsip dasar tata kelola. Tidak heran mengapa muncul peringatan tentang risiko kriminalisasi kepala desa ketika kebijakan pembangunan berubah menjadi potensi perkara pidana, karena enforcer yang berfungsi adalah enforcer yang independen, beda dengan koperasi merah putih yang justru menumpuk peran.

The Risk Bearer resiko ditanggung negara, bukan koperasi, dimana inversi paling mencolok karena hal tersebut pasti menyerap ketidakpastian. Tetapi KDMP justru memindahkan risiko dari pagu Rp 60,57 triliun pada 2026, sekitar Rp 34,57 triliun atau 58,03 persen dana desa dialihkan untuk membiayai realisasi Koperasi Merah Putih, menyisakan sekitar Rp 25 triliun untuk kebutuhan lain di desa, dan sejumlah kepala desa menolak penyesuaian tersebut, yang menanggung risiko adalah desa, APBN, dan kelak anggota, bukan institusi koperasi itu sendiri, sehingga sebuah Risk Bearer yang tidak memiliki kapital riskonya sendiri secara fungsional bukan Risk Bearer.

Selain itu, beban informasi belum dipetakan, karena concierge bekerja karena tahu apa yang dibutuhkan klien. KDMP belum memetakan kebutuhan nyata per desa, seperti paket layanan apotek, klinik, simpan pinjam, dan gerai sembako yang diseragamkan secara nasional. Concierge yang tidak personalized adalah katalog, bukan concierge. Oleh sebab itu, hal ini berpengaruh pada insulator yang melindungi anggota dari tekanan pasar eksploitatif, malahan tekanan terbesar di pedesaan Indonesia datang dari rentenir lokal dan ketidaksesuaian rantai pasok, bukan dari warung kelontong. Ironisnya, struktur KDMP saat ini justru berpotensi menggusur aktor mikro yang seharusnya dilindungi.

Paradoks Makelar yang Membunuh Makelar Mikro

Terdapat kritik paling tajam yang muncul dari perantara, baik menambahkan node ke jaringan, bukan menggantikan yang sudah ada. Tetapi KDMP, dengan modal bersubsidi dan akses kredit hingga Rp 3 miliar dengan bunga 6 persen per tahun tenor 6 tahun, masuk sebagai pemain dengan struktur biaya yang tidak bisa ditandingi warung tradisional. Sehingga pengamat menyebut hal ini sebagai korban pertama dari kehadiran Kopdes Merah Putih, yang dimana, bukanlah korporasi besar, melainkan warung-warung kecil milik warga desa, karena retailmart modern memiliki daya tahan modal dan manajemen yang canggih untuk bertahan, sebaliknya warung kelontong di pelosok desa tidak memiliki perisai apa pun.

Anggota DPR sendiri mengakui kekhawatiran ini, dengan menyebut supaya toko kelontong tidak mati. Dari kerangka Krakovsky, ini kita bisa melihat bahwa perantara yang mengekstraksi nilai dari aktor ekonomi mikro yang sudah berfungsi, tepat seperti stigma “middleman”. Dimana KDMP berisiko membenarkan stigma yang seharusnya dibantah.

Stigma yang Kembali Datang melalui Pintu Belakang

Bagian paling menarik adalah, Krakovsky yang membela makelar dari stigma “benalu yang mengekstrak nilai tanpa kontribusi nyata.” Tetapi struktur KDMP, sebagai institusi yang diadakan dari atas, dimodali oleh dana publik yang dipaksakan dari pos-pos lain, dengan tata kelola yang menumpuk peran, dan beroperasi sebagai pesaing aktor mikro, merupakan tipe perantara yang dimana, stigma itu dideskripsikan dengan benar. Dengan kata lain, kerangka Krakovsky, jika diterapkan secara konsisten, menjustifikasi skeptisisme publik terhadap KDMP, bukan membantahnya. Skeptisisme itu bukan ketidakpercayaan terhadap koperasi sebagai bentuk, melainkan kewaspadaan terhadap intermediasi yang gagal menciptakan nilai bersih. Maka dari itu, bukan kebetulan bahwa riset BeData Technology pada percakapan digital 28 Maret-5 April 2026 menunjukkan sentimen negatif mencapai 59 persen, jauh melampaui sentimen positif yang hanya 14 persen.

Rekomendasi

Jika KDMP ingin menjadi versi koperasi dari makelar demokratis yang dimaksud oleh Krakovsky, maka tiga koreksi mendasar diperlukan, yakni pertama, balik logika antara identifikasi gesekan dulu (apa rantai pasok yang patah di desa X? Apa asimetri informasi yang merugikan petani Y?), baru bentuk koperasi. Bukan sebaliknya. Target 80.000 unit secara seragam adalah antitesis dari prinsip ini. Kedua, pisahkan peran, dimana kepala desa tidak boleh menjadi pemodal, operator, sekaligus pengawas, karena Enforcer harus independen. Tanpa ini, KDMP akan reproduksi nasib KUD era Orde Baru. Ketiga, posisikan sebagai jaringan, bukan sebagai pesaing, hal ini berkaitan dengan saran anggota DPR untuk menjadikan KDMP sebagai agen/supplier bagi warung dan dapur Makan Bergizi Gratis yang lebih konsisten dengan kerangka Bridge dan Concierge dibanding menjadikannya gerai retail langsung yang menggusur warung.

Kesimpulan

KDMP saat ini bukan kegagalan ide koperasi, tetapi kegagalan desain intermediasi, karena mengklaim filosofi “perantara demokratis” yang sangat indah secara teoritis, tetapi diimplementasikan dengan logika institusional yang justru bertentangan dengan syarat-syarat keberhasilan makelar bernilai tinggi, seperti bottom-up, kompetitif, akuntabel, dan menambah node alih-alih menggantikannya. Kritikya bukan pada gagasan, tetapi pada arsitekturnya, dan arsitektur saat ini lebih dekat ke KUD daripada ke koperasi Mondragon atau Desjardins yang sering dijadikan rujukan global.

Ardhes Blandhivay

Ditulis Oleh Ardhes Blandhivay

8

Diskusi

0 komentar aktif dari pembaca dan kontributor komunitas.

0 komentar

Ikut berdiskusi

Tambahkan komentar, balas thread, atau kelola komentar Anda sendiri.

Anda perlu login untuk mengirim komentar, membalas, atau mengelola komentar sendiri.

Belum ada diskusi.

Jadilah orang pertama yang memulai percakapan untuk berita ini.

Bacaan Terkait

Berita lain yang layak dibaca setelah ini

Menampilkan 3 bacaan terkait